| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | Tanggal Uji Konsekuensi | Jangka Waktu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibuka | Ditutup | |||||
| 1 | Biodata mahasiswa | Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data pribadi | 6 Februari 2023 | Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan | |
| 2 | Data nilai mahasiswa | Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; | Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan | 6 Februari 2023 | Tidak terbatas | |
| 3 | Soal dan jawaban ujian tes masuk | Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan | Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan | Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan | 6 Februari 2023 | Sampai pengumuman dan memperoleh persetujuan pimpinan |
| 4 | Proposal penelitian mahasiswa | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan | Dibuka setelah penelitian selesai dan ada persetujuan tertulis dari penulis | Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual | 6 Februari 2023 | Sampai penelitian selesai dan memperoleh persetujuan pimpinan |
| 5 | Daftar riwayat studi mahasiswa | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data pribadi | 6 Februari 2023 | Tidak terbatas | |
| 6 | Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika mahasiswa | Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data pribadi | 6 Februari 2023 | Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang | |
| 7 | Biodata alumni | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data pribadi | 6 Februari 2023 | Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan | |
| 8 | Borang akreditasi dan data pendukung borang | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan | 6 Februari 2023 | Sampai pengumuman dan memperoleh persetujuan dari pimpinan | |
| 9 | Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa | 1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dibuka setelah mendapat persetujuan pimpinan dan setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai atau pada saat proses audit | Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar kompetitor | 6 Februari 2023 | Tidak terbatas |
| 10 | RIncian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang dan jasa | Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 | Menimbulkan persaingan yang tidak sehat | 6 Februari 2023 | Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan | |
| 11 | Hasil Detail Engineering Design (DED) dari Konsultan Perencana | Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 | Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten | 6 Februari 2023 | Tidak terbatas | |
| 12 | Dokumen penawaran | Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 | Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten | 6 Februari 2023 | Tidak terbatas | |
| 13 | Sertifikat Tanah | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Pengamanan aset negara | 6 Februari 2023 | Tidak terbatas | |
| 14 | IMB | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Pengamanan aset negara | 6 Februari 2023 | Tidak terbatas | |
| 15 | Laporan keuangan sebelum diaudit | Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Penyalahgunaan dokumen dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten | 6 Februari 2023 | Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan | |
| 16 | Laporan Hasil Audit Internal | Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Penyalahgunaan dokumen dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten | 6 Februari 2023 | Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan | |
| 17 | Ketetapan Pagu Indikatif/Pagu Sementara | Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Terbatas hanya untuk informasi intern | 6 Februari 2023 | Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan | |
| 18 | Ketetapan Pagu Definitif | Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Keamanan dokumen keuangan negara | 6 Februari 2023 | Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan | |
| 19 | Rekening koran bank | Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Penyalahgunaan dokumen dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten | 6 Februari 2023 | Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan | |
| 20 | Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data pribadi | 6 Februari 2023 | Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang | |
| 21 | Data pribadi dosen dan tenaga kependidikan | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data pribadi | 6 Februari 2023 | Sampai memperoleh persetujuan yang bersangkutan | |
| 22 | Data penilaian hasil rekrutmen dan seleksi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data pribadi | 6 Februari 2023 | Tidak terbatas | |
| 23 | Data gaji dan tunjangan, remunerasi dosen dan pegawai | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data pribadi | 6 Februari 2023 | Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan | |
| 24 | Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data pribadi | 6 Februari 2023 | Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang | |
| 25 | Soal dan jawaban ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah | Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan | Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan | Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan | 6 Februari 2023 | Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang |
| 26 | Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengungkap data pribadi | 6 Februari 2023 | Tidak terbatas | |
| 27 | Dokumen perjanjian kerja sama | Pasal 44 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | sampai masa perjanjian berakhir dan ada persetujuan tertulis para pihak atau pada masa audit | 6 Februari 2023 | Sampai perjanjian berakhir da persetujuan dari para pihak | |
| 28 | Data pribadi mitra kerja sama | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan | 6 Februari 2023 | Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan | |
| 29 | Proposal Penelitian | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan | Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual | 6 Februari 2023 | Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan |
| 30 | Nilai Proposal | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan) | 6 Februari 2023 | Sampai penelitian selesai | |
| 31 | Nilai Monitoring Evaluasi | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan) | 6 Februari 2023 | Sampai penelitian selesai | |
| 32 | Nilai Seminar Hasil | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan) | 6 Februari 2023 | Sampai penelitian selesai | |
| 33 | Tipologi Jaringan; Konfigurasi, Spesifikasi dan Layout Perangkat Infrastruktur, Data Center, | 1. Pasal 16 ayat 1 butir b, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; | Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat | 6 Februari 2023 | Tidak terbatas | |
| Disaster Recovery Center; Database dan Aplikasi; Username dan Password Akun; Blueprint/Desain Bangunan, Instalasi Listrik, Jaringan Telepon, Saluran Air dan Gas. | 2. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. | |||||
| 34 | Blueprint/Desain Bangunan, Instalasi Listrik, Jaringan Telepon, Saluran Air dan Gas. | 1. Pasal 16 ayat 1 butir b, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. | Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat | 6 Februari 2023 | Tidak terbatas | |
| 35 | Data rekam medis pada Rumah Sakit Pendidikan | Peraturan Menteri Kesehatam Nomor 269/MENKES/PER/III Tahun 2008 Tentang Rekam Medis | Dibuka atas permintaan Pasien, perintah pengadilan, permintaan undang-undang, untuk penelitian tanpa menyebutkan identias pasien | Dapat mengungkap data pribadi | 6 Februari 2023 | Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan atau atas perintah pengadilan, untuk penelitian tanpa menyebutkan identitias pasien |