Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Rina Indiastuti, S.E., M.SIE.,menghadiri Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) pusat dan diikuti oleh seluruh badan publik di Indonesia pada Senin (26/10/2020) secara daring. Pertemuan kali ini mengangkat tema Inovasi Pelayanan Informasi Publik untuk Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi Nasional melalui Adaptasi Kebiasaan Baru. Selain kegiatan Silatnas, digelar juga Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-11 yang diikuti oleh Komisi Informasi se-Indonesia.
Dalam rilisnya, Ketua KI Pusat Gede Narayana menjelaskan, bahwa pelaksanaan Silatnas dan Rakornas kali ini menitikberatkan mengenai inovasi pelayanan Informasi Publik untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi melalui adaptasi kebiasaan baru. Menurutnya, ada tiga langkah yang akan diputuskan dalam Silatnas dan Rakornas KI seluruh Indonesia.
Menurut Gede Narayana, pertama berkoordinasi secara nasional demi sinergitas inovasi pelayanan Informasi Publik dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui Adaptasi Kebiasaan Baru.Kedua, menetapkan action plan terkait sinergitas inovasi pelayanan Informasi Publik. Ketiga, merumuskan langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh Badan Publik (BP) bersama KI Pusat dan Daerah dalam rangka inovasi pelayanan Informasi Publik.
Untuk itu, ia mengharapkan dukungan dari seluruh BP dan jajaran KI seluruh Indonesia meningkatkan komitmen dalam inovasi pelayanan Informasi Publik. Menurutnya pandemi bukan hambatan bagi BP untuk memberi ruang Access to Information dan Right to Information kepada publik secara inovatif.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G Plate juga menyampaikan dalam sambutannya, bahwa kebijakan percepatan transformasi digital Indonesia diharapkan mampu mendorong keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan data yang lebih terpadu, efektif, dan efisien.
Disampaikannya, melalui penyediaan akses terhadap informasi serta data yang tersedia dan terkelola dengan baik, publik diharapkan dapat semakin aktif berpartisipasi dalam peningkatan kinerja pemerintah.
“Lebih dari itu, tata kelola pemerintahan berbasis digital yang andal yang menuntun pada peningkatan peringkat Indonesia dalam E-Government Development Index juga dapat direalisasikan,” kataya.*
Laporan oleh Marlia
